hukum pertambangan. Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A. hukum pertambangan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. badan usaha. Judul: Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia; Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Hal ini menunjukan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar. 4/2009 s. b. H. Foto: pexels. 000 s. Pendahuluan. Perilaku subjek diformulasikan dalam bentuk norma hukum. [9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Menteri”)[10] dan IPR. (Staf Khusus Menteri ESDM) “Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia” yang dilaksanakan secara online Senin, 12 Juli 2021 oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Sebagai contohnya, dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), memunculkan kebijakan. H. Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi. Sumber-sumber hukum pertambangan antara lain Indische Mijin Wet (IMW), UU No 5 tahun 1960, UU No 11 tahun 1967. baca juga : Kala Warga Wawonii Tolak Tambang Terjerat Hukum, KKP. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang prosedur perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara? Unduh dan baca dokumen resmi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 yang berisi pedoman lengkap dan terbaru tentang hal tersebut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Umum UU MinerbaPertambangan tanpa izin (PETI) pada sektor pertambangan mineral dan batubara mendominasi perkara yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. 035/HM. 8 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op. Baca juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 3. pembangunan hukum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spirituiil berdasarkan amanat pasal 33 Ayat (3 ) UUD 1945. Terdapat tiga persoalan dalam tata kelola SDA terutama tambang di provinsi ini, ketidakjelasan aturan tambang yang sering berubah-ubah dan bersifat sektoral,Dasar Perizinan Pertambangan Minerba Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. Namun demikian, pelaku usaha dan pemangku kepentingan industri pertambangan dan mineral masih akan menghadapi beberapa tantangan. Sebelumnya, Babel Resource Institute (BRiNST) dalam risetnya memaparkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam praktik pertambangan timah di Babel. Kendala ini menyebabkan terhambatnya optimalisasi kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong perekonomian nasional. No. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan. Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3 Jl. 2. : 11912694 BKU : HTN/HAN Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis. Sebagai informasi, dalam upacara Hari Jadi Pertambangan ke-78 tersebut, Menteri ESDM memberikan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya. Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan. Pada kesempatan itu, pembicara dalam pelatihan disampaikan oleh tokoh-tokoh senior dan ahli dalam bidang pertambangan minerba. Yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang disebut juga dengan UU Minerba adalah “bagian kegiatan usaha. Dr. Proses-proses pertambangan terdiri atas kegiatan penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi penambangan, pengolahan bahan tambang (eksploitasi), pengangkutan, hingga pemasaran. Direktur BRiNST Teddy Marbinanda mengungkapkan, dugaan pelanggaran hukum menguat karena tingginya ekspor timah ini dinilai tidak selaras dengan besaran luasan. 11/1967 tentang pokok pengusahaan pertambangan. Created by an anonymous user. id: 29 hlm. tambang batu bara yang merusak lingkungan di Kalimantan Timur. Dasar Hukum. hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2. Alasannya karena pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menahan dua pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada : a. Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung (0721) 481107; birohukum@lampungprov. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah. 10 dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha. 7. pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan UU ini, katanya, juga memberikan ketegasan hukum bagi pelanggaran dalam pertambangan termasuk pelanggaran lingkungan terkait reklamasi dan pasca tambang. Pengertian Pertambangan, Jenis, Manfaat, dan Contohnya. com Naskah diterima: 18/07/2018 revisi:06/09/18 disetujui: 16/02. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu mining law. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2000 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Indonesia memiliki suatu sistem hukum. Hukum gerak benda dalam kajian ilmu fisika ini sangat dengan kehidupan kita sehari-hari, itulah sebabnya kita bisa dengan. Baca Juga: Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN. Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah. Adapun temuan Ombudsman RI adalah pertama, mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal, kedua pengabaian. Pengelolaan saat ini dilandasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Abū Yaʻlā, Musnad Abî Yaʻlā al-Mūṡilly,(Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, Beirut, 1998. Dear Tim HO, apakah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan, yang menggunakan BBM (solar) produksi/non subsidi yang di supply oleh PT. PUSHEP. “Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Pajak. DAFTAR. Akibat perusakan/ pencemaran pertambangan batubara yang dilakukan perusahaan batubara mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangDalam hal ini, mineral dan batubara (Minerba). JAKARTA, KOMPAS. Berikut daftarnya: 1. , M. Buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiwa hukum, praktisi hukum, peneliti, akademisi, legal officer, dan para pengusaha, serta dapat. CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan perlu ada upaya penegakan hukum yang serius untuk mengatasi maraknya tambang ilegal, khususnya tambang emas, di Indonesia. a. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Bentuk tanggung gugat hukum untuk kerugian, merujuk pada keperdataan. Praktek Pertambangan yang Baik (Good Mining Practices) TARGET PESERTA Legal Officer Perusahaan Nasional/Internasional, Pengambil Kebijakan (CEO, Direktur, dll), Corporate Secretary, Manager, Supervisor, Biro Hukum Pemerintah, Pelaku Pasar Modal, Praktisi Hukum, HRD, Akamedisi, dll. I. Jika Kamu masih tidak bisa meramu judul dan menuangkan idemu ke dalam laporan. Ketiga jenis konflik 1 Salim H. Didapatkan jawaban bahwa pergeseran pradigma hukum investasi pertambangan di Indonesia dari Kontrak Karya menjadi IUPK, menjadikan Negara berkuasa atas mineral dan tambang. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Delapan penambang emas terjebak di tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Sejak Rabu (27/7/2023). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keningar kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. Wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitas. Peraturan Perundang-undangan. Beberapa. Analisis Hukum Putusan Kasus Pidana Mengenai Permasalahan Pertambangan Emas Ilegal • Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Guswandra yang melakukan penambangan emas tanpa izin bersama Asril di Sawah Gadang Jorong Rantau Jambu Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung dituntut dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal. 3 Pemanfaatan sungai sebagai lokasi pertambangan pasir yang. 2 Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. Aneka Tambang) Tbk. (SDA) strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan. Perlakuan - Perpajakan - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Bidang Usaha - Pertambangan - Batubara . Kajian tentang hukum newton ini bahkan sudah dipelajari sejak duduk dibangku SMP. Berlangganan Pro. Kemudian pada dasarnya, pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral hasil penambangan dalam negeri yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan:[2] pemegang IUP atau IUPK lain. Wilayah Hukum Pertamhangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan Iandas kontinen Indonesia; 16. 3 Tahun 2020 menjadi ambigu, karena dalam pengertiannya disebutkan bagian dari tata. Dengan FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA f Bahan Galian Negara dan orang/badan Negara hukum FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA f Asas-asas • Pertambangan mineral Penyelenggaraan kegiatan dan/atau batubara dikelola usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan: berasaskan: a. Penegakan hukum pengelolaan tambang merupakan salah satu upaya pengendalian dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa menimbulkan eksternalitas negative terhadap lingkungan. "Sementara kami harus mematuhi semua hukum dan ketetapan pemerintah setempat, kami tidak bisa menutup mata terhadap. Ir. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Pertambangan merupakan sebagian ataupun seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral ataupun batu bara. Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. 487. id ABSTRAK Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Perpres tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM. - Dasar Hukum Kepmen ini adalah: UU No. Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia – Bagian 3. Tipe Dokumen. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. 8, Jakarta Pusat 10340. Yang berbeda dengan UU No. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sektor pertambangan mineral dan batu bara (), khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mendominasi kasus yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. Tercatat sebanyak 2. Rabu, 15 Juli 2020. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) serta PMK 61/2021 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah:. SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN 12 1 A. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. ”. Menurut Ensoklopedia Indonesia, Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral –. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Jenis bahan galian dibedakan menjadi tiga yaitu bahan galian a, b, dan c. Namun, apabila mereka tetap melakukan kegiatan penambangan ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat akan dilakukan upaya penindakan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut merupakan hasil kajian Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait dengan pemetaan terhadap kasus hukum sektor. b. 2. 000. PENDAHULUAN . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada belasan perusahaan minyak dan gas bumi dan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan selama 2017-2018. Berikut adalah Materi – Regulasi Reklamasi Pasca Tambang yang disusun oleh tim Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. xii PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Bakti Bina Darmayati [email protected] dengan demikian sistem hukum tata kelola pertambangan minerba ini harus mengacu pada UUD NRI 1945. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/10”), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. 17 Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jangka Waktu. , 2005, Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Sumbawa,12. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN. Sulut, Data Perusahaan yang Memiliki IUP Operasi Produksi, 2019 Bapak Donie Boyoh, mengatakan bahwa “aru dua perusahaan pertambangan batuan di Kota Tomohon yang izinnya sudah pada tahapDasar Hukum. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang. 2 Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 7 galian. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Hukum Pertambangan . Selain itu, Meidy menambahkan bahwa alasan IUP produksi yang belum melakukan kegiatan produksi. Kegiatan tersebut mencakup penyelidikan secara umum, studi kelayakan, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pemurnian. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ “Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%). Berdasarkan pada ketiga aktor utama itu, maka ada 3 jenis konflik yang terjadi di daerah pertambangan. Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU terbaru WHP diartikan sebagai seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan perundang – undangan mengenai hukum pertambangan dan juga pendekatan konsep 9 Fitria Nur Ngaini, “Renegoisasi Kontrak Karya Dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Politik Hukum,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 21. Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari bagi setiap orang/badan yang terkena akibat hukum dari suatu pengaturan. 15. Menurut pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Amal Lama Nomor 1 Tarakan E-mail : [email protected], Data Perusahaan yang Memiliki IUP Operasi Produksi, 2019 Bapak Donie Boyoh, mengatakan bahwa “aru dua perusahaan pertambangan batuan di Kota Tomohon yang izinnya sudah pada tahapHukum Pertambangan. adanya apabila Ayat badan hukum bahan galian bentuk berdasarkan berikut berlaku berwenang biaya bidang pertambangan bupati/walikota dasar diatur diberikan digunakan dilakukan dimaksud eksplorasi Energi gas bumi gubernur guna hak menguasai hasil Hukum Pertambangan Ibid iuran Izin Usaha Pertambangan jangka jenis kegiatan usaha pertambangan. B. Di sana, kegiatan tambang nikel dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana dan memicu kerusakan ekosistem pesisir di pulau tersebut. Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi UNJA terbaru dapat dilihat di halaman resmi dari BAN PT. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin tersebut.